Jakarta-21 Januari 2024- Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Peluncuran dan Penandatanganan Komitmen Bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial Pemilu 2024, pada Ahad, 21 Januari 2024 di Jakarta. Acara ini dihelat untuk mendorong kode etik kampanye di media sosial Pemilu 2024. Hal ini ditujukan agar kampanye pemilu 2024 dapat menjamin kebebasan berpendapat, inklusif, anti diskriminasi, transparan dan akuntabel.
Pendatanganan Komitmen Bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial ini juga untuk mendorong para peserta pemilu menjalankan pemilu yang sehat di media sosial selama Pemilu 2024, dengan dukungan platform media sosial, Bawaslu dan Koalisi Damai.
Sebanyak 12 perwakilan partai peserta pemilu dan tiga perwakilan tim pasangan calon presiden-wakil presiden ikut menandatangani nota berkomitmen untuk menjalankan kampanye dan pemilu sehat di media sosial selama Pemilu 2024. Ke-12 partai yang turut serta menandatangani komitmen adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahteraan (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perindo, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat (PD), Partai Nasional Demokrat (Nasdem)Hadir pula perwakilan dari dua platform media sosial TikTok dan organisasi keagamaan Matakin, PHDI dan MUI.
Inisiatif penandatanganan komitmen bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial ini, ini dilatarbelakangi temuan hoaks politik Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Sejak Januari hingga Desember 2023 ditemukan sebanyak 1.176 hoaks. Sebanyak 546 hoaks merupakan hoaks pemilu yang beredar di empat platform media sosial utama, yakni TouTube, Facebook, Twitter, TikTok dan WhatsApp.
Analisis terhadap 507 hoaks pemilu hasil cek fakta Mafindo selama Juni 2022, tahapan pertama Pemilu berjalan hingga 28 Desember 2023, sebanyak 84,41 persen merupakan hoaks yang menyerang peserta Pemilu Presiden. Semua calon presiden dan calon wakil presiden menjadi target hoaks. Ketua umum partai dan elit politik lain juga menjadi sasaran hoaks. Sedangkan 7,9 persen hoaks tersebut menggunakan sentimen agama, tuduhan antek asing, dan diskriminasi terhadap ras, etnis, gender perempuan dan kelompok. Yang lebih berbahaya, hoaks yang beredar juga menyerang proses pemilu dan pemilih, munculnya kembali hoaks lama dan menyerang kelompok difabel serta kelompok rentan dan minoritas. Ujaran kebencian berbasis identitas marak beredar di platform media sosial. Selain itu juga makin banyak doxing, hasutan kekerasan dan persekusi menyasar perempuan calon anggota legislative.
Ketua Presidium Koalisi Damai Wijayanto dalam kesempatan ini menjelaskan ruang publik yang sehat yang berisi informasi yang benar adalah seperti oksigen untuk demokrasi. Sebaliknya, ruang publik yang sarat kabar bohong dan disinformasi adalah seperti gas beracun yang mengancam demokrasi. Hal ini karena dalam satu negara demokrasi, kedaulutan tertinggi berada di tangan warga negara sebagai individu yang diandaikan mampu mengambil pilihan politik yang rasional untuk dirinya sendiri. Dasar dari pengambilan keputusan ini adalah informasi yang mereka peroleh dari ruang publik, yang dalam hal ini sebagian berasal berada di media sosial.
“Dengan demikian, jika media sosial kita sarat akan kabar bohong, ujaran kebencian dan berbagai bentuk disinformasi lainnya, yang kemudian lahir adalah pilihan politik yang keliru,” ujar Wijayanto.
Tidak hanya itu, kata dia, pengalaman di berbagai negaramenunjukkan disinformasi dalam wujud ujaran kebencian bisa melahirkan polarisasi politik, perpecahan, dan pertikaian bangsa. Untuk itu kita perlu memastikan ruang publik kita terbebas dari disinformasi dan ujaran kebencian menuju pemilu 2024.
Untuk memastikan media sosial kita terbebas dari berbagai bentuk disinformasi, komitmen bersama untuk kampanye media sosial berintegritas ini sangat penting. Komitmen bersama ini akan menjadi semacam kode etik kampanye di media sosial dari para peserta pemilu baik itu partai politik maupun politisi namun juga platform digital. Memang benar bahwa kode etik ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa mereka yang turut menandatanganinya untuk mematuhi apa yang telah mereka sepakati. Namun komitmen bersama ini merefleksikan bahwa setiap penandatangannya memang menginginkan standar etika tertentu untuk dipatuhi bersama untuk mereka terapkan dalam kampanye pemilu.
Wijayanto mengatakan keinginan itu muncul karena kesadaran dari dalam diri mereka sendiri tentang pentingnya informasi yang benar untuk menjadi dasar warga dalam memilih demi pemilu yang berkualitas dan demokrasi yang bermartabat. “Pada terang kesadaran inilah maka komitmen bersama ini bisa lebih kuat dari paksaan dari luar karena tindakan yang dilakukan karena didasari kesadararan diri tentu lebih kuat daripada tindakan yang dilakukan karena adanya paksaan dari luar,” kata Direktur LP3ES ini. Wijayanto juga mengucapkan terima kasih atas semangat dan komitmen para peserta Pemilu, organisasi masyarakat, Bawaslu dan platform telah menempatkan standar moral tinggi dalam Pemilu ini.
Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara ini menyambut baik ikhtiar yang dilaksanakan untuk mencapai Pemilu Damai dengan diselenggarakannya penandatanganan Komitmen Bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial Pemilu 2024. Kampanye hari pertama pada 21 Januari 2024 para peserta pemilu diperbolehkan untuk melakukan rapat umum dan media elektronik. Menurutnya, penting sekali untuk memberikan dukungan dan semangat kepada para peserta Pemilu untuk melakukan kampanyenya dengan baik. “Tanpa kemudian melakukan politisasi SARA dan Pemilu kali ini terhindar dari Hoaks dan kampanye-kampanye hitam yang tersebar di media sosial, untuk itu kami berterima kasih kepada Koalisi Damai dan para peserta Pemilu yang telah hadir pada acara ini,” ujar Rahmat Hidayat.
Komitmen mewujudkan Kampanye Pemilu Sehat di Media Sosial disampaikan oleh tim Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Nomor 1. “Saya ucapkan terima kasih yg telah memfasilitasi upaya pemilu dua, harapan kami, agar bawaslu dari pusat sampai TPS jangan ragu-ragu untuk menegakkan aturan, tegak lurus. Bersama rakyat kita awasi pemilu,” ujar perwakilan dari TPN 01.
Senada dengan tim pasangan calon 01, Tim Pasangan Calon Presiden Wakil Presiden 02 juga menyatakan semangat dan dukungan untuk menegakkan pemilu damai. “Kami dukung upaya dari Bawaslu dan Koalisi damai untuk Pemilu 2024. Bersama-sama kita awasi wujudkan proses pemilu yang diharapkan yang damai, sehingga pemimpin terbaik akan memimpin negeri ini,” kata Perwakilan dari TKN 02.
Perwakilan Tim 03 menyatakan senang dan bangga bisa berpartipasi dalam acara ini. Keikutsertaan “Kami datang dan partisapasi karena kami memiliki prinsip yang sama. Tim Ganjar -Mahfud berusaha dalam berkontestasi sesuai dengan etik. Kami datang bukan hanya kata- kata tapi kami bekomitmen penuh,” ujar perwakilan Timnas Amin.
Setelah ikrar dari tim pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden, dibacakan ikrar dan penandatangan komitmen untuk mewujudkan Pemilu 2024 Berintegritas dari para peserta Pemilu yang hadir pada siang hari ini. Seperti disampaikan Muhammad Syakir Ramdhoni dari perwakilan PKB.
Ia mengharapkan masyarakat pun ikut mengawasi Pemilu dan Prosesnya. PKB menginginkan semua terbuka, jadi adil dan jujur, terbuka, seluruh masyarakat harus awasi proses Pemilu 2024 dari TPS hingga KPU. “Harapannya bisa adil dan jujur tidak ada lagi kecurangan atau apapun Supaya pemilu dan drmokrasi kita baik, dan harus damai tidak ada lagi seperti di Pemilu 2019,” ujar Syakir.
Gatot Priadi, Ketua Umum Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) Bulan Bintang menyatakan partisipasi mereka merupakan komitmen kami melawan dikriminasi dan disinformasi. “Pemilu damai itu harus harus diwujudkan, pemilu bersih itu diwujudkan. Keadilan Pemilu juga harus diwujudkan. Itu untuk semua paslon,caleg, parpol insyaalaallah melakukan Pemilu Damai untuk memilih caleg yang potensial dan pemimpin yang Amanah,” ujarnya.
**
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) terdiri dari 12 organisasi masyarakat sipil dengan dukungan Unesco, bertujuan untuk terlibat dengan platform media sosial untuk memberi saran kepada mereka tentang kebijakan dan praktik moderasi konten, penilaian risiko, dan protokol untuk disinformasi terkait Pemilu dan ujaran kebencian, berdasarkan keahlian dan pemahaman kami yang kuat tentang kompleksitas sosial budaya di lapangan. Koalisi juga akan terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran publik, pengembangan kebijakan, dan penelitian, bekerja sama dengan badan-badan negara, masyarakat sipil dan sektor swasta. Ke-12 organisasi anggota koalisi: AJI, AMSI, Perludem, CfDS UGM, CSIS, Ecpat Indonesia, ICT Watch, Jaringan Gusdurian, LP3ES, Mafindo, SAFENet, Yayasan TIFA.
———————————————————–**————————————————–
Komitmen Bersama Kampanye Pemilu Berintegritas di Media Sosial Pemilu 2024
