Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia

Komdigi Makin Agresif Takedown Konten dan Akun Media Sosial, Konten Karhutla Salah Satu Sasarannya

Jakarta, 12 November 2026 – Komdigi melanjutkan kebijakan moderasi konten terhadap konten-konten kritis di media sosial. Remotivi dan SAFEnet menemukan bahwa dalam dua bulan terakhir saja jumlah moderasi konten meningkat. Rilis terakhir kedua lembaga pada 8 September menemukan 73 konten dimoderasi, data terakhir per 8 November mencatat 127 konten mengalami moderasi.

Dari 127 konten yang mengalami moderasi, mayoritas dilakukan atas permintaan Komdigi: 94 konten (74,0%), naik dari 66 permintaan pada rilis sebelumnya. Moderasi oleh platform media sosial atas dasar panduan komunitas juga meningkat, dari 9,6% pada rilis sebelumnya menjadi 26,0% (33 konten). Ini tidak berarti permintaan Komdigi menurun, karena jumlahnya justru naik dari 66 ke 94. Transparansi juga menjadi masalah lain tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi.

X masih menempati peringkat pertama platform yang melakukan moderasi (56 konten, 44,1%), tetapi pemantauan Remotivi dan SAFEnet juga menemukan peningkatan moderasi di Threads (43 konten, 33,9%). Bentuk moderasi yang paling banyak dilakukan di Threads adalah geolock, yakni membuat konten tidak bisa diakses dari alamat IP Indonesia (25 dari 43 konten).

Platform juga bergerak atas inisiatif sendiri dengan dalih panduan komunitas. TikTok dan Instagram menghapus unggahan warga tentang situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya. Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiahnya tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.

Dalam dua bulan terakhir, Remotivi dan SAFEnet menemukan bentuk baru moderasi konten. Di Threads, seorang pengguna yang menyuarakan kebakaran hutan dan lahan berulang kali menerima pemberitahuan bahwa unggahannya hanya bisa dilihat pengguna di atas 18 tahun. Sementara, iklan bertema karhutla di Kalimantan ditolak Meta dengan tanpa alasan yang jelas. Konten hanya bisa diakses oleh pengguna 18 tahun menandakan kemungkinan moderasi dilakukan bukan oleh UU ITE, melainkan oleh PP Tunas. Pelarangan iklan juga cukup unik, tidak pernah ditemukan dalam pemantauan sebelumnya.

Tren ini kian mengkhawatirkan, terutama ketika konten yang dimoderasi ekspresi sah warga. Secara keseluruhan, kritik terhadap Prabowo Subianto dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan sama-sama menjadi topik terbanyak, masing-masing 32 konten (25,2%). Moderasi kritik warga atas pemerintah dan terutama Prabowo bukanlah hal baru. Paling baru pemantauan Remotivi dan SAFEnet menemukan lonjakan moderasi terhadap protes warga atas lambatnya penangan karhutla oleh pemerintah.

TopikJumlah Presentase
Kritik Prabowo 3225,2%
Kritik Pejabat dan Pemerintahan3225,2%
Demonstrasi1612,6%
Karhutla1310,2%
Kritik Gaji DPR75,5%
Kritik Penegakan Hukum75,5%
Kritik MBG dan Koperasi Merah Putih64,7%
Kritik DPR dan Legislasi (di luar gaji)53,9%
Papua21,6%
Lainnya75,5%
Total 127100%

Dalam data pemantauan, 13 konten bertopik karhutla terkena moderasi, sebagian di antaranya dilaporkan pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan.

Bentuknya beragam. Di X, dua cuitan yang mengkritik Prabowo karena dinilai lambat memadamkan api, serta satu cuitan warga yang meratapi kebakaran di Way Kambas dan nasib satwanya, menerima pemberitahuan dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi. Di Instagram, konten tentang kebakaran hutan dengan sampul foto Prabowo di-takedown atas permintaan yang sama, begitu pula kritik keras terhadap presiden soal penanganan karhutla di Kalimantan yang diunggah di Threads.

Figur publik dan pejabat pun tak luput. Wendi Cagur mengeluhkan jangkauan unggahan ulang di story-nya dibatasi setelah ia bersuara soal karhutla, sementara Video Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, tentang penanaman pohon di lokasi bekas karhutla bahkan dihapus TikTok karena dianggap melanggar panduan komunitas, padahal isinya upaya pemulihan, bukan kritik.

Praktik moderasi semacam ini menyasar ekspresi yang seharusnya dilindungi. Protes atas penanganan bencana yang mengancam kesehatan dan keselamatan warga adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan hak memperoleh serta menyampaikan informasi yang dijamin UUD 1945 (Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F), sekaligus cara warga menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1). UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan menegaskan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata (Pasal 66). Membatasi jangkauan protes semacam ini berarti melucuti hak warga untuk bersuara tentang persoalan yang menyangkut keselamatannya sendiri.

Eskalasi Intimidasi

Selama Oktober-November 2026, SAFEnet mencermati berbagai informasi mengenai ancaman, intimidasi, hingga penyebaran data pribadi (doxing) terhadap warga di ruang digital. Ancaman itu masuk melalui pesan pribadi yang meminta pengguna untuk menurunkan konten atau bahkan mengancam akan melaporkan akun tersebut dengan tuduhan melakukan tindak pidana.

Metode pengancaman ini bukanlah hal baru. Pada tahun 2025, SAFEnet mencatat terdapat 209 kasus pengancaman, menjadi bentuk serangan paling banyak dari total 907 serangan dan ancaman digital pada tahun tersebut.

Masifnya ancaman digital tersebut Sejak awal November 2026, terdapat lonjakan besar warganet yang diancam setelah berekspresi, mengkritik, berpendapat atau sekadar membagikan situasi terkini, terutama di platform Threads. Lonjakan ini terutama saat warganet geram dan menuntut tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.

Kami mencatat pola ancaman tersebut sebagai berikut:

  • Pengancaman melalui pesan instan dan/atau telepon dari nomor tidak dikenal. Sejumlah korban melaporkan menerima pesan bernada ancaman dan menakut-nakuti yang dikirim secara pribadi melalui aplikasi pesan instan. Bahkan pengirim pesan mengetahui nama asli pengunggah dan tempat kerja pengunggah konten.
  • Pesan intimidasi berisi perintah kepada pemilik akun untuk menghapus unggahan dalam tenggat waktu singkat dan akan terus dihubungi hingga unggahan dihapus.
  • Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan. Terdapat laporan mengenai penyebaran nama, nomor telepon, alamat, dan/atau dokumen identitas tanpa izin pemiliknya.
  • Serangan terkoordinasi berupa banjir pesan. Kami mencatat adanya pola pengiriman pesan massal (flooding) yang menyasar nomor atau akun tertentu.
  • Ancaman yang menargetkan keluarga atau orang terdekat pengguna akun yang mengekspresikan pendapat dan kritiknya.

Jumlah kasus yang terdokumentasi dalam pemantauan ini perlu dipahami sebagai fenomena gunung es, bukan gambaran keseluruhan dari praktik pembatasan konten kritis di ruang digital. Masih terdapat kemungkinan banyak kasus yang tidak tercatat, baik karena keterbatasan jangkauan dan kapasitas pemantauan, sulitnya mengidentifikasi pembatasan yang tidak disertai notifikasi, maupun karena tidak semua individu yang mengalami pembatasan bersedia atau memiliki kesempatan untuk melaporkannya.

Pengumpulan data ini juga sangat bergantung pada partisipasi publik, khususnya kesediaan individu untuk speak up dan mengisi formulir aduan yang disediakan. Faktor kekhawatiran terhadap keamanan, privasi, maupun konsekuensi setelah melaporkan kasus dapat memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Dengan demikian, jumlah kasus yang ditemukan tidak dapat dibaca sebagai keseluruhan skala pembatasan konten yang terjadi, melainkan sebagai kasus-kasus yang berhasil diidentifikasi dan didokumentasikan selama periode pemantauan.

Contact Person:

  • Muhamad Heychael (Remotivi): +62 857-1532-4144
  • Balqis Zakkiyah (SAFEnet): +62 812-8514-838

Share

Related Posts