Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia

Masyarakat Sipil Suarakan Kritik atas Takedown Konten Sewenang-wenang

Jakarta, 17 November 2026 – Masyarakat sipil menggelar agenda debat publik dengan Kementerian Komdigi untuk mempertanyakan kebijakan moderasi konten dan tata kelola ruang digital di Indonesia.

Menteri Komdigi Meutya Hafid, yang kebijakannya dipersoalkan, tidak hadir. Ketidakhadiran ini menegaskan persoalan yang disorot masyarakat sipil: Pemerintah tidak bersedia membuka ruang dialog dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap hak-hak masyarakat di ruang digital.

Yovantra Arief, Direktur Eksekutif Remotivi mengatakan “kini bolanya ada di Komdigi, jika menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi”. Selaras dengan itu, Nenden, Direktur Eksekutif SAFEnet menilai “debat terbuka adalah cara paling sederhana sekaligus efektif untuk mempertanggungjawabkan kebijakan dan akuntabilitas Komdigi secara langsung dalam menanggapi keberatan publik”.

Tantangan debat ini diselenggarakan menanggapi maraknya kasus takedown konten dan akun media sosial yang secara kritis menyuarakan isu publik,seperti kebakaran hutan, keracunan siswa akibat program makan bergizi gratis (MBG), serta kebijakan negara lainnya.

Pemantauan Remotivi dan SAFEnet di sepanjang April-Oktober 2026 mencatat 127 konten mengalami moderasi. Mayoritas takedown dilakukan atas permintaan Komdigi: 94 konten (74,0%). Moderasi oleh platform media sosial atas dasar panduan komunitas mencakup 26,0% dari total aduan (33 konten). Transparansi juga menjadi masalah lain, karena tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi.

X masih menempati peringkat pertama platform yang mengalami moderasi (56 konten, 44,1%), tetapi pemantauan Remotivi dan SAFEnet juga menemukan peningkatan moderasi di Threads (43 konten, 33,9%). Bentuk moderasi yang paling banyak dilakukan di Threads adalah geolock, yakni membuat konten tidak bisa diakses dari alamat IP Indonesia (25 dari 43 konten).

Platform juga bergerak atas inisiatif sendiri dengan dalih panduan komunitas. TikTok dan Instagram menghapus unggahan warga tentang situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya. Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiahnya tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.

TopikJumlahPresentase
Kritik Prabowo3225,2%
Kritik Pejabat dan Pemerintahan3225,2%
Demonstrasi1612,6%
Karhutla1310,2%
Kritik Gaji DPR75,5%
Kritik Penegakan Hukum75,5%
Kritik MBG dan Koperasi Desa Merah Putih64,7%
Kritik DPR dan Legislasi (di luar gaji)53,9%
Papua21,6%
Lainnya 75,5%
Total 127100%

Melalui aksi ini, masyarakat sipil menyampaikan bahwa tata kelola ruang digital harus berpijak pada prinsip hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan kewajiban bagi platform digital untuk memenuhi peraturan, tetapi juga harus bersedia membuka proses pengambilan keputusan dan menerima pengawasan publik. Kursi kosong Menteri Komdigi hari ini menunjukkan sebaliknya: bahwa Komdigi tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang mengekang kebebasan berekspresi warga di internet.

Untuk itu, masyarakat sipil menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

  1. Hentikan upaya kontrol narasi melalui praktik moderasi sewenang-wenang pada ekspresi kritis warga di media sosial;
  2. Kementerian Komdigi harus membuka informasi mengenai seluruh permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangannya;
  3. Setiap pembatasan harus disertai pemberitahuan dan alasan yang jelas, serta menyediakan mekanisme banding dan pemulihan konten atau akun dan/atau akses yang dibatasi secara tidak sah;
  4. Tinjau kembali aturan pembatasan konten, termasuk penggunaan istilah multitafsir, seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, yang berpotensi membatasi kritik dan mendorong moderasi berlebihan;
  5. Hentikan pelibatan publik sekedar seremonial dan formalitas (manipulatif) dalam proses revisi regulasi tata kelola digital, proses pelibatan warga harus dilakukan dengan inklusif dan bermakna;
  6. Terapkan tata kelola ruang digital berbasis HAM dan memastikan setiap pembatasan memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas (three part test), transparansi dan akuntabilitas.
  7. Menteri Komdigi harus bersedia berdialog secara terbuka dengan publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi di ruang digital.

Share

Related Posts